ANALITIKNEWS.COM – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, tak terkecuali Pemkot Samarinda.
Namun demikian, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan menegaskan pemangkasan TKD ini bukan menjadi alasan untuk berhenti melangkah.
Sebaliknya, Andi Harun mengatakan hal ini menjadi momentum untuk menumbuhkan disiplin anggaran dan mengasah kreativitas daerah dalam membangun kemandirian fiskal.
Hal ini ditegaskan Andi Harun saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Pembangunan Tahun 2026 bertema “Disiplin Anggaran dan Kreativitas, Samarinda Tetap Maju di Tengah Kebijakan Pemotongan Dana TKD”, yang digelar di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, pada Jumat (17/10/2025).
Dalam forum yang dihadiri para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ekonom, dan akademisi itu, Andi Harun menguraikan arah kebijakan keuangan daerah Samarinda untuk tahun depan, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang menetapkan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan TKD ke daerah-daerah.
“Samarinda termasuk yang terdampak dari kebijakan itu. Nilainya berkurang sekitar Rp1,361 triliun dari Rp2,7 triliun sebelumnya, atau sekitar 49 persen. Ini tentu mempengaruhi belanja daerah 2026,” ujar Andi Harun.
Namun, ia menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak akan berhenti pada keluhan.
“Kami tidak akan membuang energi untuk mengeluh atau protes yang harus dilakukan adalah mitigasi dan adaptasi terhadap penurunan pendapatan itu,” tegasnya.
Ia mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek berupa efisiensi besar-besaran di seluruh sektor belanja rutin pemerintah. Bahkan, kebijakan penghematan sudah dimulai sejak awal pembahasan APBD 2026.
“Sampai saat ini kami belum menyediakan anggaran makan-minum di sekretariat kota dan di seluruh OPD,” ungkapnya.
Selain itu, perjalanan dinas pegawai juga akan dikurangi drastis hingga 90 persen, kecuali untuk urusan yang benar-benar mendesak dan berkaitan dengan kepentingan nasional.
Menurutnya, setiap rupiah pengeluaran harus dinilai berdasarkan manfaat langsung terhadap pelayanan publik.
“Rapat bisa berlangsung tanpa snack, cukup dengan air putih itu tidak mengurangi hasil rapat, tapi bisa menghemat banyak,”tutupnya.
Ia juga menyinggung perilaku boros dalam penggunaan listrik di perkantoran. Ia mengajak seluruh ASN menanamkan budaya hemat seperti di rumah sendiri.
“Kalau di rumah kita bisa mematikan AC atau lampu yang tidak digunakan, kenapa di kantor tidak bisa? Ini momentum bagi kita untuk belajar hidup hemat,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai berkah tersembunyi.
“Ini bukan bencana, tapi kesempatan. Tuhan mungkin ingin mengingatkan kita untuk hidup berdisiplin anggaran dan lebih kreatif,” tuturnya.
Menghadapi pemangkasan TKD, Pemkot Samarinda berkomitmen memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menegaskan langkah itu tidak akan membebani masyarakat.
“Kita tidak akan serta-merta menaikkan pajak atau retribusi. Masih banyak sektor lain yang bisa dioptimalkan tanpa menekan rakyat,” ungkapnya.
Salah satu fokusnya adalah meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM dan Varian Niaga.
“Kami sudah meminta PDAM menambah kontribusi ke pemerintah kota. Dampak positifnya, PDAM juga akan terdorong bekerja lebih optimal,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot tengah menyiapkan konsep besar bernama Samarinda Investment Center, sebuah wadah untuk mengelola aset-aset kota yang selama ini tidak produktif.
“Masih banyak tanah pemerintah yang tidur. Melalui kolaborasi dengan dunia usaha, aset itu bisa kita ubah jadi sumber pendapatan baru,” terangnya.
Langkah ini disebut sebagai wujud “kreativitas lokal” inovasi pembiayaan mandiri agar Samarinda tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Meski belanja modal berkurang, Andi Harun memastikan hak-hak pegawai negeri tetap aman.
“Kami pastikan TPP pegawai, belanja P3K, dan non-ASN tidak berkurang serupiah pun. Perhitungannya sudah selesai secara teknokratik,” tegasnya.
Ia menekankan, penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas. Efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, Ia mengungkapkan, Pemkot Samarinda tengah menyiapkan perhitungan ulang terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuat justifikasi akademik. Selama ini kita hanya menerima angka dari pusat tanpa hitung sendiri sekarang kita ingin tahu apakah perhitungannya sudah sesuai,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut sektor migas, khususnya gas alam dan LNG.
“Kita akan kumpulkan data berapa panjang pipa yang melintas di Samarinda, berapa wilayah terdampak, dan bagaimana dampaknya. Dari situ baru kita hitung ulang hak kita,”katanya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang selama ini mungkin belum tergali maksimal.
Ia menilai pemangkasan TKD justru menjadi titik balik untuk membangun imunitas ekonomi Samarinda.
“Kami berasumsi bahwa TKD tahun 2027 pun mungkin akan tetap dipangkas. Jadi yang paling penting adalah menyiapkan daya tahan ekonomi kota sejak sekarang,” ucapnya.
Ia optimis, bahwa Samarinda tidak akan berhenti berinovasi.
“Kita akan rebound di 2027. Dengan disiplin anggaran dan kreativitas lokal, Samarinda bisa membuktikan bahwa kemandirian fiskal bukan mimpi, tapi proses yang sedang kita jalankan hari ini,” pungkasnya.
(*)
