ANALITIKNEWS.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, didampingi Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Acara berlangsung di GOR Segiri, Jalan Kesuma Bangsa, Senin (29/9/2025).
Sebanyak 329 PNS di lingkup Pemkot Samarinda yang dilantik terdiri dari 7 pejabat pimpinan tinggi pratama, 230 pejabat administrator dan pengawas, 7 pejabat fungsional, 7 kepala puskesmas, serta 78 kepala sekolah.
Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme sebagai modal utama para pejabat.
Ia menekankan bahwa setiap pejabat memiliki masa evaluasi maksimal satu tahun. Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan publik bisa dirasakan masyarakat.
“Integritas itu penting. Kita sudah cukup banyak lembaga pengawas, mulai dari KPK, kepolisian, hingga kejaksaan. Artinya, tidak ada alasan lagi bagi pejabat untuk bermain-main di wilayah pengadaan barang dan jasa atau memperlambat pelayanan publik,” tegasnya.
Andi Harun juga mengungkapkan seorang pejabat publik harus mampu menahan diri dari sikap ingin cepat kaya. Menurutnya, orientasi utama harus tetap pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, hingga perizinan.
“Jangan pernah mau kaya secara instan. Tugas kita adalah memperkuat pelayanan publik, bukan sebaliknya. Kalau itu bisa dijalankan, maka manfaat ekonominya akan kembali untuk masyarakat luas,” ujarnya.
Selain integritas, ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan mendorong para pejabat agar menjadi “the right man on the right job” dengan keahlian yang relevan, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi.
“Minimal satu keahlian harus dimiliki dan benar-benar diimplementasikan dunia terus berubah, hanya mereka yang profesional dan inovatif yang bisa membawa organisasi ini maju,” tuturnya.
Andi Harun juga memberi target agar pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dalam waktu dua bulan pertama.
“Di bulan ketiga mereka sudah harus tancap gas. Kita harus bergerak sesuai anggaran dan kemampuan, tapi dengan hasil yang nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.
(tim redaksi)
