ANALITIKNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta SPBU swasta seperti Shell tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.
Hal Ini disampaikan Bahlil menanggapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di SPBU swasta.
Kondisi ini memaksa sejumlah SPBU mengurangi jam operasional, bahkan menutup sementara. Situasi ini memperburuk kondisi para pekerja.
Bahlil yakin, perusahaan-perusahaan tersebut masih punya hati.
“Saya sudah minta untuk mereka, untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kita ingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main. Saya yakin mereka juga punya hati yang baik,” ujar Bahlil, Sabtu (20/9).
Dalam kesempatan sama, Bahlil turut meminta Pertamina untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar kompetitif dengan SPBU swasta.
“Saya sudah minta kepada Pak Simon (Direktur Utama Pertamina), agar memperbaiki pelayanan, memperbaiki kualitas pelayanan, dan meningkatkan mutu pelayanan. Agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina.
Hal ini buntut kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta yang terjadi belakangan ini.
Qodari menegaskan akan membangun mekanisme untuk mengidentifikasi permasalahan itu hingga ke akarnya.
“Mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme dimana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal, sehingga tidak menjadi pro kontra, kontroversi atau kerugian di kemudian hari, mudah-mudahan,” kata Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9).
Qodari tak memungkiri terkadang niat baik pun tak cukup, jika praktik di lapangan juga bermasalah.
Lebih lanjut ia mengatakan, terdapat banyak faktor yang menentukan itu, mulai dari masalah sosial yang kompleks, hingga implikasi tertentu yang kurang diinginkan.
Qodari berharap KSP dapat merekomendasikan mekanisme yang lebih adil.
“Kita mau kaji yang mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan, bila perlu pembanding,” ujarnya.
(*)
